KUALA KURUN – Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) ibarat mesin yang sudah menyala, tetapi belum pernah benar-benar diinjak gasnya. Bahan bakunya melimpah, pelakunya ada, pasarnya terbuka, namun kontribusinya terhadap perekonomian daerah dinilai masih jauh dari harapan.
Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Gunung Mas Carles Prenky. Menurut dia, hingga kini banyak pelaku UMKM belum mampu berkembang karena minim pembinaan dan pemberdayaan dari instansi terkait.
“UMKM kita sebenarnya memiliki peluang besar untuk berkembang. Potensi sumber daya alam di Gunung Mas sangat melimpah dan seharusnya bisa diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Kalau diberdayakan dengan serius, tentu akan membuka lapangan usaha bagi masyarakat lokal,” ujar Carles, Senin (3/8/2026).
Politikus Partai Golkar itu menilai, kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Gunung Mas belum diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Padahal, keduanya harus berjalan beriringan agar hasil alam daerah mampu diolah sendiri dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menurut Carles, peningkatan kapasitas masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda. Pelatihan, pendampingan, hingga akses pemasaran harus menjadi perhatian agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu naik kelas.
“Yang harus dibangun bukan hanya produknya, tetapi juga manusianya. Kalau SDM masyarakat meningkat, mereka akan mampu mengelola potensi daerah sendiri dan hasilnya akan kembali untuk kemajuan Gunung Mas,” katanya.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa, dan Damang Batu itu mengungkapkan, pihaknya telah mengarahkan dana aspirasi untuk mendukung pengembangan industri kecil dan menengah, mulai dari sektor kuliner, kerajinan tangan, hingga usaha produktif lainnya.
Namun ia menyayangkan program tersebut dinilai belum berjalan maksimal karena kurangnya pembinaan yang berkelanjutan. “Kami sudah mengarahkan dana aspirasi untuk mendorong pengembangan industri kecil. Tetapi setelah program berjalan, kami melihat pembinaannya seolah berhenti. Akibatnya, banyak usaha yang tidak berkembang seperti yang diharapkan,” ungkapnya.
Carles berharap pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak hanya fokus menjalankan program seremonial, tetapi juga memastikan pelaku UMKM memperoleh pendampingan yang berkesinambungan. Menurutnya, jika pembinaan dilakukan secara serius, UMKM bukan hanya mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah di masa depan.
“Jangan sampai UMKM hanya ramai saat pelatihan atau pameran. Yang dibutuhkan pelaku usaha adalah pendampingan yang konsisten, akses pasar, dan keberpihakan nyata agar usaha mereka benar-benar tumbuh dan mampu bersaing,” tegasnya. (nya)
