KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten (Pemda) Kapuas melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kapuas, terus berupaya memperkuat tata kelola dan akuntabilitas keuangan sekolah.
Langkah ini diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026 bagi para kepala sekolah serta operator/bendahara Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Kapuas di Aula Kantor Disdik Kapuas belum lama ini.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Suwarno Muriyat ini, diikuti secara bertahap oleh para peserta, termasuk perwakilan dari lima kecamatan di wilayah daerah hulu, Kecamatan Kapuas Kuala, hingga Kecamatan Tamban Catur.
Dalam sambutannya, Kadisdik Kapuas Suwarno Muriyat menegaskan bahwa Dana BOSP merupakan amanah besar dari negara yang pemanfaatannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan profesional.
”Dana BOSP ini adalah amanah negara yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tujuan utamanya tidak lain untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu pembelajaran peserta didik,” katanya.
Untuk memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai koridor hukum, Disdik Kapuas menghadirkan narasumber lintas instansi yang kompeten di bidangnya. Di antaranya adalah Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Kapuas, sejumlah Inspektur Pembantu (Irban) dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas, serta Tim Manajemen BOSP Disdik Kapuas.
”Melalui kegiatan ini juga, para peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai regulasi terbaru pengelolaan Dana BOSP,”terangnya.
Materi Bimtek diantaranya mencakup mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ), hingga strategi mitigasi risiko hukum guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di tingkat sekolah.
”Dengan digelarnya Bimtek ini, kami berharap seluruh sekolah dasar di wilayah Kabupaten Kapuas mampu menerapkan manajemen keuangan yang terintegrasi, tertib administrasi, serta bebas dari potensi pelanggaran hukum,”jelasnya.(Alx)
