PALANGKA RAYA – Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan akan terus mengawasi pelaksanaan program bantuan iuran BPJS Kesehatan di seluruh kabupaten/kota. Pengawasan dinilai penting agar masyarakat miskin benar-benar menerima manfaat program sesuai kuota yang telah dianggarkan pemerintah daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan sebagian besar pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh jaminan kesehatan.
“Dalam perjalanannya, pemerintah kabupaten, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sudah membantu terkait bantuan BPJS sehingga masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu semuanya dapat tercover oleh bantuan pemerintah. Harapannya, anggaran yang sudah dialokasikan ini benar-benar bisa dilaksanakan,” ujarnya, Senin (27/7).
Ia menjelaskan, persoalan kepesertaan BPJS sempat menjadi perhatian pada awal tahun setelah adanya penyesuaian data penerima bantuan dari pemerintah pusat. Kondisi itu membuat sebagian warga kehilangan status kepesertaan sehingga pemerintah daerah harus bergerak cepat menambah kuota melalui pembiayaan daerah agar pelayanan kesehatan tetap berjalan.
Menurut Sugiyarto, hingga kini kondisi di Kalteng relatif terkendali karena hampir seluruh daerah telah memenuhi kebutuhan anggaran bantuan BPJS. “Kita akan terus memantau agar Kalimantan Tengah tetap dapat melaksanakan program bantuan BPJS bagi masyarakat miskin. Kita pantau saja pelaksanaannya. Mudah-mudahan sekarang tinggal melihat perkembangannya karena semuanya sudah ditetapkan,” katanya.
Sugiyarto menilai tantangan berikutnya bukan lagi pada penyediaan anggaran, melainkan memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Menurutnya, sinkronisasi data penerima harus terus diperbarui agar tidak ada warga miskin yang kehilangan hak hanya karena persoalan administrasi.
“Kami tidak hanya melihat besarnya anggaran, tetapi juga pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai kuotanya sudah tersedia, tetapi masih ada masyarakat yang seharusnya menerima justru belum terakomodasi. Itu yang akan terus kami awasi bersama pemerintah daerah,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kalteng berharap seluruh pemerintah daerah terus mengevaluasi data penerima bantuan secara berkala agar tidak ada warga kurang mampu yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Pengawasan pelaksanaan program juga akan terus dilakukan agar anggaran yang telah disiapkan benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat.(sep/*)
