PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) optimistis target pendapatan daerah tahun anggaran 2026 sebesar sekitar Rp5,4 triliun dapat tercapai. Meskipun pemerintah daerah harus menyesuaikan sejumlah program menyusul tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi mengatakan optimisme itu didasarkan pada penjelasan Badan Pendapatan Daerah yang menyatakan target penerimaan hingga akhir tahun masih berada pada jalur yang sesuai. “Berdasarkan hasil evaluasi sementara, mudah-mudahan seluruh estimasi pendapatan daerah Tahun 2026 sebesar sekitar Rp5,4 triliun dapat tercapai. Kami juga sudah menanyakan kepada Kepala Bapenda dan dijelaskan Insyaallah target tersebut bisa terealisasi sampai akhir Desember,” ujarnya, Jumat (17/7).
Ia menjelaskan, proyeksi pendapatan tersebut berasal dari target pendapatan murni sekitar Rp5,1 triliun yang ditambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp336 miliar. Dengan asumsi target pendapatan terpenuhi. Perhatian DPRD kini lebih diarahkan pada penyesuaian sisi belanja daerah agar tetap sejalan dengan kondisi keuangan dan kewajiban yang harus diselesaikan pemerintah provinsi.
Menurut Junaidi, hasil audit BPK menjadi dasar penting dalam menyusun kembali prioritas anggaran pada APBD Perubahan. “Kalau estimasi pendapatan itu tercapai, berarti yang kita evaluasi tinggal sisi pengeluarannya. Memang akan ada penyesuaian karena hasil audit BPK sudah jelas dan ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan,” katanya.
Selain pengembalian Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), DPRD Kalteng juga mengingatkan masih terdapat kewajiban pembayaran hak pemerintah kabupaten dan kota yang belum teranggarkan. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyusun ulang sejumlah program agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga tanpa mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan.
“Mau tidak mau, konsekuensinya program-program pemerintah yang sebelumnya menggunakan dana tersebut harus disesuaikan kembali. Karena itu pada APBD Perubahan nanti kita evaluasi lagi dan kita sesuaikan lagi program-program yang ada,” tegas Junaidi.
DPRD Kalteng berharap proses penyesuaian anggaran dilakukan secara cermat, transparan, dan tetap mengutamakan program yang menyentuh kepentingan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar stabilitas fiskal daerah tetap terjaga sekaligus memastikan target pembangunan di Kalteng tidak terganggu hingga akhir tahun anggaran.(sep/*)
