KapuasUncategorized

Kenaikan Harga Ikan Segar Dibahas Secara Nasional

60
×

Kenaikan Harga Ikan Segar Dibahas Secara Nasional

Sebarkan artikel ini
HADIRI - Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kapuas, Kusmiatie saat mengikuti Zoom Meeting Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026.

KUALA KAPUAS – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Kusmiatie, mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dirangkaikan dengan pembahasan sejumlah isu strategis nasional, di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Senin (13/)

Rakor yang dilaksanakan secara virtual tersebut membahas berbagai agenda penting, di antaranya perkembangan pengendalian inflasi daerah,  progres pendataan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Menariknya dalam Rakor tersebut juga membahas kenaikan harga ikan segar yang terjadi di sejumlah daerah. Kenaikan ini dimungkinkan karena efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kelangkaan BBM bersubsidi bagi para pelayanan serta cuaca yang kurang mendukung.

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi menghadapi dinamika ekonomi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta memastikan pelaksanaan berbagai program strategis nasional berjalan secara optimal.

Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah juga didorong untuk terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga komoditas, khususnya ikan segar, serta memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi melalui koordinasi lintas sektor dan upaya menjaga ketersediaan pasokan di daerah.

Selain itu, pembahasan mengenai progres Sensus Ekonomi 2026 dan rilis DTSEN Versi 3 diharapkan dapat mendukung penyediaan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penyaluran berbagai program pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Sementara itu, evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah menjadi bagian dari upaya percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (alx/hms).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *