Angka Kemiskinan Berdasarkan Data BPS di Kalteng
PALANGKA RAYA – Kemiskinan masih menjadi tantangan pembangunan di berbagai daerah. Termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Di tengah potensi sumber daya alam (SDA) melimpah, masih ada ribuan warga hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut tergambar dari data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalteng yang menempatkan Kabupaten Seruyan sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di provinsi itu pada 2025.
Berdasarkan data BPS, 15,64 ribu penduduk di Seruyan masih hidup di bawah garis kemiskinan atau setara dengan 6,72 persen dari total penduduk setempat. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lain di Kalteng.
Ironisnya, Seruyan merupakan salah satu daerah memiliki potensi sumber daya alam cukup besar. Terutama sektor perkebunan dan kehutanan. Namun potensi ekonomi tersebut belum mampu menekan angka kemiskinan masyarakat setempat.
Petugas Layanan BPS Kalteng Ristiana Wandini mengatakan, data kemiskinan terbaru yang dirilis BPS masih mengacu pada kondisi tahun 2025. “Saat ini angka kemiskinan periode terbaru masih kondisi 2025. Untuk Seruyan, angka kemiskinan adalah 6,72 persen atau 15,64 ribu jiwa,” ujarnya, baru-baru ini.
Berdasarkan data BPS, Kabupaten Murung Raya berada di urutan kedua dengan tingkat kemiskinan 6,19 persen. Disusul Barito Timur 6,10 persen, dan Kabupaten Kotawaringin Timur 5,83 persen.
Sementara itu, Kabupaten Lamandau menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Kalteng. Yakni 3,33 persen. Posisi berikutnya ditempati Kota Palangka Raya 3,62 persen, Kabupaten Sukamara 4,02 persen, Kotawaringin Barat 4,27 persen, serta Kabupaten Pulang Pisau 4,79 persen.
Ristiana menjelaskan, data kemiskinan yang dihimpun BPS mencerminkan kondisi riil kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Karena itu, sinkronisasi data BPS dan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar program penanggulangan kemiskinan dirancang tepat sasaran.
“Angka-angka tersebut merupakan cerminan kondisi riil kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, sinkronisasi data antara BPS dan pemerintah daerah mutlak diperlukan agar program penanganan kemiskinan tidak salah sasaran,” tandasnya. (ifa/ens)
