DPRD Gunung Mas

Jalan Rusak Harus Jadi Prioritas

55
×

Jalan Rusak Harus Jadi Prioritas

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Evandi Juang. foto: ist

Dewan Minta Anggaran Jangan Habis di Atas Kertas Saja

KUALA KURUN – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurut anggota DPRD Gumas Evandi Juang, penggunaan APBD Perubahan harus tepat sasaran dan tepat guna. Terutama mempercepat pembangunan infrastruktur yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah. Seperti halnya jalan rusak harus jadi prioritas untuk diperhatikan.

“Masih banyak daerah yang membutuhkan perhatian, terutama pembangunan dan perbaikan jalan. Kami berharap anggaran perubahan benar-benar diarahkan pada program yang memang dibutuhkan masyarakat,” kata Evandi, belum lama ini.

Dijelaskan politikus Partai NasDem itu, sejumlah wilayah yang perlu menjadi prioritas antara lain Kecamatan Rungan Barat, Kahayan Hulu Utara (Kahut), Miri Manasa, hingga kawasan hulu lainnya. Selain itu, ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Sepang juga dinilai masih membutuhkan peningkatan agar mobilitas masyarakat semakin lancar.

Menurut Evandi, masih banyak ruas jalan yang belum tersentuh pembangunan secara maksimal. Termasuk akses menuju Rungan. Kondisi tersebut, katanya, tidak boleh dibiarkan, karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan distribusi hasil perekonomian.

“Jangan sampai anggaran besar yang sudah dialokasikan justru tidak memberikan hasil maksimal. Pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Dia menyoroti pembangunan ruas jalan Miri–Napoi yang selama ini belum menunjukkan hasil sesuai harapan. Dengan anggaran yang tidak sedikit, Evandi berharap setiap pekerjaan dilaksanakan maksimal, berkualitas, dan sesuai perencanaan.

“Kita semua berharap pembangunan jalan, khususnya di tiga kecamatan wilayah hulu, menjadi prioritas. Infrastruktur yang baik akan membuka akses, memperlancar aktivitas ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Legislator asal Tumbang Miri itu menambahkan, bukan hanya pembangunan jalan yang perlu mendapat perhatian, infrastruktur lainnya seperti jembatan dan gedung pelayanan publik harus diperhatikan. Menurutnya, APBD Perubahan 2026 harus difokuskan pada program-program yang benar-benar membutuhkan penanganan cepat.

Evandi juga mengingatkan perangkat daerah yang membidangi infrastruktur agar memperketat pengawasan setiap proyek yang dikerjakan. Kualitas pembangunan tidak boleh dikorbankan karena masyarakat menginginkan hasil yang bertahan lama, bukan sekadar proyek yang selesai di atas kertas. (nya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *