TAMIANG LAYANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Misnohartaku membuka Rapat Koordinasi dan Penyamaan Persepsi Konsolidasi Pengadaan serta Penetapan Produk Barang/Jasa yang Dikonsolidasikan, Senin (29/6/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti kepala perangkat daerah, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, serta para pelaksana pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bartim.
Dalam sambutannya, Sekda Misnohartaku menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis mendukung konsolidasi pengadaan barang/jasa tahun 2026 dan 2027 sekaligus memenuhi indikator Monitoring Center for Prevention–Pencegahan Korupsi (MCSP-PK) pada area pengadaan barang dan jasa.
Dia menegaskan, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui pengelolaan PBJ yang lebih efektif dan efisien.
Menurut Misnohartaku, konsolidasi pengadaan bukan sekadar menggabungkan beberapa paket pekerjaan menjadi satu paket yang lebih besar, tapi merupakan upaya meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat daya tawar pemerintah terhadap penyedia, meningkatkan kualitas hasil pekerjaan, serta mempermudah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
Dia mengingatkan, keberhasilan kebijakan konsolidasi sangat bergantung pada perubahan pola pikir, koordinasi yang kuat, serta komitmen seluruh perangkat daerah. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan tercipta kesamaan persepsi mekanisme dan tata cara konsolidasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi perangkat daerah dalam penerapannya.
Sekda minta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi internal dan lintas sektor, memanfaatkan proses perencanaan anggaran secara maksimal, serta bersikap terbuka dan proaktif mendukung konsolidasi pengadaan.
Sementara itu, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) diminta berperan aktif sebagai fasilitator dan memantau serta evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut.
“Melalui konsolidasi paket PBJ yang terkelola dengan baik, kita bukan hanya mengoptimalkan penggunaan anggaran, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk pelayanan publik yang lebih berkualitas kepada masyarakat,” ujar Misnohartaku.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komitmen, meningkatkan kolaborasi, serta menyusun langkah-langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel di Bartim. (cak/ens)
