PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya Khemal Nasery menilai, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis pertamax berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Terutama melalui peningkatan inflasi dan penurunan daya beli.
Menurut Khemal, lonjakan harga pertamax (RON 92) dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, akan mendorong sebagian masyarakat beralih ke BBM bersubsidi jenis pertalite yang masih dijual sekitar Rp10.000 per liter.
“Saya cukup kaget dengan kenaikan harga pertamax yang sangat tinggi. Kondisi ini pasti berdampak besar bagi masyarakat dan berpotensi meningkatkan inflasi dalam beberapa waktu ke depan,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).
Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Palangka Raya itu menjelaskan, selisih harga yang cukup jauh antara pertamax dan pertalite diperkirakan akan menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap BBM bersubsidi. Akibatnya, antrean panjang di sejumlah SPBU berpotensi kembali terjadi.
“Perbedaan harga yang cukup besar akan membuat masyarakat berlomba-lomba mendapatkan pertalite. Dampaknya bisa berupa antrean panjang dan meningkatnya tekanan terhadap distribusi BBM bersubsidi,” katanya.
Politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan kenaikan harga BBM berisiko memengaruhi harga kebutuhan pokok. Pasalnya, sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat masih didatangkan dari luar daerah.
“Sekitar 90 persen kebutuhan pokok Kota Palangka Raya seperti beras, gula, dan minyak goreng berasal dari luar daerah. Kita bukan daerah penghasil, melainkan kota konsumen,” jelasnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Palangka Raya segera mengambil langkah strategis mengantisipasi dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat, khususnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli warga. “Kita harus bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Saya mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengatur pengeluaran, termasuk mengurangi perjalanan yang tidak terlalu penting atau tidak produktif,” tuturnya.
Ketua Bapemperda tersebut pesan khusus kepada kalangan remaja dan generasi muda agar memahami kondisi ekonomi yang sedang dihadapi banyak keluarga saat ini.
Di sisi lain, ia mendorong pemerintah memperluas program yang mampu menyerap tenaga kerja secara langsung. Menurutnya, kebijakan pembangunan yang padat karya akan lebih efektif dalam membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.
“Kalau memungkinkan, kegiatan pemerintah lebih diarahkan pada program padat karya yang melibatkan masyarakat. Dengan menyerap tenaga kerja, kita dapat mengurangi angka kemiskinan dan menjaga kondisi sosial ekonomi masyarakat tetap stabil,” pungkasnya. (ifa)
