PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menepis isu yang menyebut Pemerintah Kota Palangka Raya menganggarkan dana pemotretan dan publikasi hingga Rp 6 miliar. Menurutnya, angka yang beredar tersebut merupakan data global dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), sementara realisasi anggaran untuk kegiatan pemotretan dan publikasi hanya sekitar Rp 1,2 miliar.
Fairid menjelaskan, angka Rp 6 miliar yang ramai diperbincangkan tidak dapat langsung dijadikan acuan untuk menilai besaran anggaran pemotretan dan publikasi karena masih merupakan input global yang memerlukan penjabaran lebih rinci.
“Karena itu merupakan input global di SiRUP. SiRUP itu sifatnya global. Global itu tidak menjelaskan secara rinci karena masih ada penjabaran lebih lanjut. Jadi, tidak bisa dijadikan indikator secara langsung,” kata Fairid kepada awak media, Rabu (3/6/26).
Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan negatif dari informasi yang beredar tanpa melihat rincian dan konteks penggunaan anggaran secara utuh.
“Makanya saya katakan, jangan sampai informasi itu dikerucutkan menjadi hal yang negatif,” ujarnya.
Fairid menegaskan pemerintah memiliki hak untuk memberikan klarifikasi terhadap berbagai informasi yang berkembang di ruang publik. Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan langkah hukum ditempuh apabila terdapat informasi yang disebarkan berdasarkan asumsi atau sumber yang tidak jelas.
“Kami juga bisa bersuara atau memberikan penjelasan. Bahkan, misalnya, kami juga bisa mempertanyakan atau memproses secara hukum jika ada informasi yang hanya berdasarkan asumsi atau sumber yang tidak jelas,” tegasnya.
Menanggapi informasi yang kerap diunggah akun media sosial yang mengkritisi pemerintah daerah, Fairid memilih untuk tidak mempermasalahkannya selama kebenaran informasi tersebut belum dapat dipastikan.
“Biarkan saja. Belum tentu benar atau tidak, kita juga belum tahu,” katanya.
Lebih lanjut, Fairid menilai penggunaan anggaran daerah tidak bisa dinilai hanya dari satu item belanja tertentu. Menurutnya, penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dengan melihat manfaat dan hasil yang diperoleh masyarakat.
“Tidak bisa hanya melihat per item anggaran saja. Kalau hanya per item, tentu kesimpulannya bisa berbeda. Yang beredar saat ini kan hanya dari satu sudut pandang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh pengelolaan anggaran pemerintah daerah juga diawasi dan diaudit, sehingga evaluasi seharusnya dilakukan secara komprehensif.
“Yang paling penting adalah melihat keseluruhan. Kami juga diaudit. Tidak mungkin hanya melihat satu bagian saja,” ucapnya.
Fairid menyebut capaian pendapatan daerah yang lebih besar dibandingkan pengeluaran juga menjadi salah satu indikator efektivitas pengelolaan anggaran. Meski demikian, ia memahami jika masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran publik.
“Kalau ada pertanyaan dari masyarakat, itu hal yang wajar. Namanya juga penggunaan anggaran publik, pasti akan selalu ada pertanyaan,” pungkasnya. (ifa/)
