Wawali Sebut Pemko Cari Tambahan Anggaran
PALANGKA RAYA – Wakil Wali (Wawali) Kota Palangka Raya Achmad Zaini mengungkapkan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis dexlite berdampak besar terhadap operasional Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Khususnya layanan pengangkutan sampah di Kota Palangka Raya.
Menurut wawali, lonjakan harga BBM dari Rp 14 ribu menjadi Rp 26 ribu per liter membuat anggaran yang sebelumnya telah dihitung tidak lagi mencukupi.
“Kenaikan BBM luar biasa. Sekarang yang menjadi masalah itu di Dinas Lingkungan Hidup, BBM-nya dexlite. Dari harga Rp 14 ribu sekarang menjadi Rp 26 ribu. Jadi anggaran yang tadinya sudah dihitung dan dikalkulasi dengan harga Rp 14 ribu, sekarang harus disesuaikan ke Rp 26 ribu,” ujar Achmad Zaini, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut cukup memberatkan karena armada pengangkut sampah milik pemerintah kota (pemko) jumlahnya sangat banyak. Sementara layanan persampahan merupakan layanan dasar yang harus tetap berjalan.
“Bisa dibayangkan armada kita banyak sekali untuk pengangkutan sampah. Itu layanan dasar. Kalau tidak segera diputuskan, tentu akan berdampak pada pelayanan kebersihan kota,” katanya.
Achmad Zaini menyebutkan, Wali Kota Fairid Naparin telah mengambil langkah dengan menyiapkan kebijakan penambahan anggaran agar operasional pengangkutan sampah tidak terhenti akibat keterbatasan bahan bakar.
“Pak wali sudah membuat kebijakan terbaik. Kita akan mencari tambahan anggaran agar jangan sampai nanti berhenti karena tidak ada bahan bakarnya. Karena alokasi yang kemarin sebenarnya hanya cukup sampai bulan ini,” ucapnya.
Selain BBM, pemko juga menghadapi kenaikan harga berbagai kebutuhan lain yang berdampak pada sejumlah proyek pembangunan, termasuk pekerjaan ruas jalan. “Penyesuaian harga barang juga terjadi di banyak sektor. Pekerjaan ruas-ruas jalan juga harus disesuaikan. Sekarang ini naik semua, bahan-bahan kebutuhan naik,” jelasnya.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemko Palangka Raya disebut terus melakukan efisiensi dan menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran daerah. “Karena itu kita benar-benar melakukan efisiensi dan menentukan prioritas terhadap anggaran yang dikeluarkan,” tutupnya. (ifa/ens)
