PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya bakal membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi distribusi BBM subsidi di seluruh SPBU di Kota Cantik. Langkah tersebut dilakukan menyusul temuan dugaan pelangsiran saat inspeksi mendadak (sidak) gabungan di sejumlah SPBU, Kamis (7/5). Selain memperketat pengawasan, jam operasional SPBU juga dipastikan akan diperpanjang guna mengantisipasi antrean dan kelangkaan BBM di masyarakat.
Kasatpol PP Kota Palangka Raya, Berlianto mengatakan, pengawasan akan dilakukan secara rutin dengan melibatkan lintas instansi, mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Disperindag, hingga intansi lainnya. “Mulai hari ini kami bersama instansi terkait akan melakukan pengawasan di sejumlah SPBU. Ke depan juga akan dibentuk satgas untuk memastikan distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” ujarnya, Kamis (7/5).
Menurut Berlianto, keberadaan satgas dinilai penting untuk memantau aktivitas pembelian BBM yang mencurigakan, terutama kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang atau pelangsiran. Pengawasan tersebut juga dilakukan untuk memastikan stok BBM subsidi tetap tersedia bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemko sendiri telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina terkait penambahan pasokan maupun pengaturan distribusi di lapangan.
Ia menambahkan, Pertamina telah menyetujui penambahan jam operasional SPBU di Kota Palangka Raya. “Jam operasional SPBU akan diperpanjang mulai pukul 06.00 WIB sampai 00.00 WIB. Harapannya pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal dan antrean panjang dapat dikurangi,” katanya.
Dalam sidak yang dilakukan, petugas juga menemukan sejumlah kendaraan roda dua yang dicurigai melakukan pembelian berulang. Namun, pihaknya masih melakukan pendalaman karena kendaraan tersebut menggunakan tangki standar pabrikan. “Teman-teman sudah mendata dan memfoto kendaraan yang dicurigai. Nanti akan kami pantau kembali untuk memastikan apakah ada aktivitas berulang,” tegasnya.
Berlianto berharap masyarakat maupun pihak SPBU dapat bekerja sama menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tertib dan tepat sasaran. Ia juga mengimbau warga tidak melakukan praktik pelangsiran karena dapat merugikan masyarakat lain yang membutuhkan BBM subsidi.(sep)
