Kalimantan TengahPalangka Raya

Kepala DPKUKMP Beberkan Alasan Fenomena Antrean Panjang di SPBU

171
×

Kepala DPKUKMP Beberkan Alasan Fenomena Antrean Panjang di SPBU

Sebarkan artikel ini
elaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya, Samsul Rizal.

PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya, Samsul Rizal, membeberkan sejumlah alasan di balik fenomena antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut merupakan fenomena yang juga terjadi di berbagai daerah lain, tidak hanya di Palangka Raya. Berdasarkan hasil diskusi dengan Satpol PP serta para sopir, banyak masyarakat kini cenderung memilih bahan bakar jenis Pertamax.

“Sebagian besar sopir memilih Pertamax karena dianggap lebih baik untuk mesin dan dinilai lebih irit,” ungkapnya, Selasa (5/5/26).

Selain itu, peralihan dari Pertalite ke Pertamax juga dipicu oleh kendala dalam penggunaan barcode MyPertamina. Beberapa pengguna mengaku barcode mereka terblokir atau mengalami kesulitan dalam proses administrasi.

Samsul Rizal mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina terkait permasalahan tersebut. Dari hasil komunikasi, diketahui bahwa terdapat proses penyesuaian sistem yang dapat berlangsung hingga 14 hari.

“Ini yang nanti akan kami diskusikan lebih lanjut dengan Pertamina, agar masyarakat yang mengalami kendala bisa dibantu, terutama dalam proses penggunaan barcode,” jelasnya.

Ia menambahkan, diperlukan peran aktif dari Pertamina untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam mengakses sistem MyPertamina.

Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Satpol PP, Pertamina, dan instansi terkait saat ini juga tengah melakukan evaluasi guna mencari solusi atas antrean panjang tersebut.

“Sebagian penyebab sudah teridentifikasi. Kami berupaya agar antrean ini bisa segera terurai dan tidak semakin panjang,” tutupnya.

Pemerintah berharap langkah koordinasi yang dilakukan dapat memberikan solusi nyata dan mengembalikan kondisi distribusi bahan bakar menjadi lebih lancar. (ifa/)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *