PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah daerah terus melakukan pembenahan sistem pelayanan publik agar semakin cepat, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.
Modernisasi birokrasi dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin mengatakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang praktis dan terbuka terus meningkat dari waktu ke waktu. Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa lagi mempertahankan pola kerja lama yang lamban dan terlalu birokratis.
Inovasi dan pemanfaatan teknologi, lanjut dia, harus menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan saat ini. “Kita tidak bisa lagi bertahan dengan cara-cara lama yang lambat dan kaku. Zaman sudah berubah, kebutuhan dan harapan masyarakat juga kian meningkat. Oleh karena itu, inovasi harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap langkah kerja,” ujarnya, Kamis(30/4).
Muhajirin menjelaskan, inovasi dalam pemerintahan bukan hanya sebatas penggunaan teknologi digital, tetapi juga menyangkut perubahan pola kerja aparatur agar lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, penerapan sistem modern harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku sehingga pelayanan publik tetap berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. “Pemanfaatan teknologi harus mampu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan. Dengan sistem yang lebih terbuka dan efisien, hubungan antara pemerintah dan masyarakat juga akan semakin baik,” tambahnya.
Ia berharap seluruh perangkat daerah di Kalteng dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menghadirkan berbagai terobosan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan birokrasi yang modern dan adaptif, kesejahteraan masyarakat diyakini akan semakin meningkat.(sep/*)
