Bupati Kotim Ajak Dunia Usaha Ambil Bagian lewat CSR
SAMPIT – Upaya memperkuat pelayanan kesehatan dan percepatan penanganan stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tak hanya bergantung pada pemerintah saja. Bupati Halikinnor secara terbuka mengajak dunia usaha untuk ambil bagian melalui program corporate social responsibility (CSR).
Menurut Halikinnor, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci di tengah keterbatasan anggaran yang saat ini dihadapi pemerintah. Dukungan perusahaan dinilai dapat mempercepat berbagai program strategis di bidang kesehatan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengajak dunia usaha untuk memperkuat kolaborasi melalui CSR, seperti penyediaan alat kesehatan, mobil puskesmas keliling, bantuan gizi bagi balita stunting, hingga edukasi kesehatan,” katanya, Minggu (26/4/2026).
Lebih dari sekadar bantuan sosial, Halikinnor menilai keterlibatan sektor swasta merupakan investasi jangka panjang. Kesehatan masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan, akan berdampak langsung pada keberlangsungan usaha. “Kesehatan karyawan dan masyarakat sekitar adalah investasi bagi keberlanjutan usaha,” tegasnya.
Namun di balik itu, ia juga menyoroti persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah, yakni keterbatasan anggaran untuk menggaji kader kesehatan di lapangan. Kondisi ini semakin terasa di tengah kebijakan efisiensi yang berlaku secara nasional. “Kita masih kesulitan dalam menggaji kader. Ini menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Meski demikian, peluang solusi mulai terlihat dari kontribusi sejumlah perusahaan yang telah menyalurkan CSR. Salah satunya perusahaan di Kecamatan Seranau, seperti PT RMU, yang memberikan bantuan sekitar Rp100 juta per desa setiap tahun. “Bantuan ini bisa dimanfaatkan, termasuk untuk mendukung kader kesehatan di desa,” jelas Halikinnor.
Ia pun mendorong desa-desa lain, terutama di wilayah utara Kotim yang memiliki banyak aktivitas perusahaan, untuk lebih aktif memanfaatkan program CSR sebagai sumber dukungan pembiayaan, termasuk bagi kader kesehatan.
“Wilayah utara banyak perusahaan, CSR bisa dimaksimalkan untuk membantu kebutuhan di desa, termasuk menggaji kader,” tambahnya.
Di tengah tekanan efisiensi anggaran yang juga dirasakan berbagai institusi, pemerintah daerah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. “Walaupun kita menghadapi efisiensi besar-besaran, pelayanan kepada masyarakat harus tetap maksimal,” pungkasnya. (pri/ens)
