Isen MulangKalimantan Tengah

FGD Untuk Memperkuat Ekonomi Kalteng

137
×

FGD Untuk Memperkuat Ekonomi Kalteng

Sebarkan artikel ini
FGD : Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Darliansjah foto bersama setelah membuka FGD PED Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (24/4/2026) lalu. FOTO BIRO ADPIM UNTUK KALTENG POS

PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalimantan Tengah Darlansjah membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalteng di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (24/4/2026) lalu.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya perwakilan Badan Gizi Nasional, Bank Indonesia Provinsi Kalteng, pimpinan perbankan, jajaran pemerintah daerah, serta organisasi pelaku usaha.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalteng Primandanu Febriyan Aziz menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Kalteng yang mencapai sekitar 4,8 persen pada akhir 2025 perlu terus diperkuat melalui inovasi, khususnya di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Yang kami garis bawahi di sini adalah bagaimana sektor jasa keuangan bisa berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Kalteng hingga awal April 2026 telah menembus lebih dari Rp 821 miliar, dengan Kota Palangka Raya mencatatkan penyaluran terbesar.

Sementara itu, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Darliansjah menyampaikan, struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dinilai belum optimal dalam memberikan nilai tambah.

“Melalui FGD ini, kami berharap lahir langkah konkret untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat kemitraan usaha, dan mendorong pengembangan produk unggulan daerah agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Darliansjah saat membaca sambutan.

FGD ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergisitas pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (ifa/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *