PALANGKA RAYA – Antrean panjang kendaraan bermotor di sejumlah SPBU di Kalteng hingga saat ini masih terjadi. Padahal pemerintah sudah menaikan harga BBM nonsubsidi yang lumayan tinggi. Akibatnya memicu keresahan masyarakat soal stok BBM.
Antrean panjang ini memantik perhatian serius dari kalangan anggota DPRD Kalteng Hj Siti Nafsiah. Menurutnya situasi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas.
Siti Nafsiah yang juga Ketua Komisi II DPRD Kalteng menyampaikan bahwa kepanikan masyarakat menjadi salah satu faktor utama. “Sebagian masyarakat khawatir akan adanya kenaikan harga maupun pembatasan pembelian BBM bersubsidi, sehingga memilih mengisi bahan bakar meskipun sebenarnya masih cukup,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menjelaskan, kebijakan pembatasan sebenarnya memiliki tujuan positif. Namun, tanpa sosialisasi yang jelas, kebijakan tersebut justru dapat menimbulkan persepsi kelangkaan di tengah masyarakat. Hal ini diperparah oleh kendala distribusi seperti keterbatasan armada, kondisi infrastruktur jalan, dan jarak pengiriman yang cukup jauh.
“Jika tidak disertai penjelasan yang memadai, kebijakan ini justru berpotensi memicu kepanikan. Ditambah lagi adanya gangguan distribusi yang membuat pasokan tidak merata,” tambah Nafsiah.
DPRD Kalteng pun mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi informasi terkait stok BBM serta memperkuat distribusi. Perpanjangan jam operasional SPBU hingga 24 jam dan penambahan armada distribusi juga diusulkan sebagai solusi.
DPRD berharap langkah cepat dan tepat dapat segera dilakukan agar antrean kembali normal dan aktivitas masyarakat tidak terganggu.(sep/*)
