Langkah Pemkab Kotim Setelah Kenaikan Harga BBM
SAMPIT – Dampak harga bahan bakar minyak (BBM) mulai mengguncang stabilitas ekonomi di beberapa daerah. Termasuh halanya di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Pemerintah daerah pun bergerak cepat menyusun langkah antisipatif guna menekan dampak berantai yang mulai terasa di tengah masyarakat akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi. Termasuk meninjau ulang rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim Umar Kaderi menegaskan, fluktuasi harga BBM bukan sekadar isu energi. Tetapi memiliki efek domino yang langsung menyentuh kehidupan warga sehari-hari. Mulai dari ongkos transportasi hingga harga kebutuhan pokok, semuanya berpotensi ikut terdorong naik.
“Setiap kali BBM naik, hampir pasti diikuti kenaikan biaya distribusi dan harga barang. Ini yang sedang kami cermati karena dampaknya luas terhadap ekonomi daerah,” katanya, Sabtu (18/4/2026).
Menurut Umar, kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk meninjau ulang berbagai rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya. Perubahan harga di lapangan membuat asumsi anggaran tidak lagi relevan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar program tetap berjalan efektif.
“Perencanaan yang sudah ada harus kita evaluasi ulang. Dengan situasi harga yang berubah, tentu struktur anggaran juga harus disesuaikan,” jelasnya.
Ia menyoroti sektor distribusi sebagai titik paling rentan terdampak. Kenaikan harga BBM otomatis meningkatkan ongkos kirim, terutama untuk komoditas yang didatangkan dari luar daerah. Akibatnya, harga barang yang diterima masyarakat ikut mengalami kenaikan.
“Barang dari luar daerah paling terasa dampaknya. Biaya logistik naik, tenaga kerja juga ikut terdampak, sehingga harga jual di tingkat konsumen ikut berubah,” katanya.
Meski demikian, pemerintah daerah berharap lonjakan harga tidak melampaui batas kewajaran. Stabilitas pasokan juga menjadi fokus utama agar tidak terjadi kelangkaan yang bisa memperparah situasi.
“Kami berharap kenaikannya masih terkendali dan distribusi barang tetap lancar, sehingga masyarakat tidak terbebani secara berlebihan,” tegas Umar.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Kotim mulai menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, salah satunya dengan membatasi perjalanan dinas di lingkungan perangkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan ekonomi. (pri/ens)
