PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng Tommy Irawan mendesak sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pengelola dapur makan bergizi gratis (MBG) untuk segera membernah. Desakan ini menyikapi ditutupnya sejumlah SPPG di Kalteng karena belum memenuhi standar terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Seperti diberitakan di koran ini sejumlah dapur yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalteng terpaksa dihentikan sementara operasinya karena belum memenuhi standar terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN). Pengetatan persyaratan tersebut muncul sebagai respons atas evaluasi program, termasuk adanya kasus dugaan keracunan makanan serta belum optimalnya pengelolaan limbah dan kebersihan dapur.
Apalagi saat ini MBG standar yang diterapkan lebih rinci, mulai dari penggunaan alat modern seperti mesin pencuci piring hingga kewajiban memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Wakil Komisi III DPRD Kalteng, Tommy Irawan Diran menegaskan penghentian ini sifatnya sementara, bukan permanen. Tujuannya agar pengelola bisa memperbaiki kekurangan sesuai standar BGN. Menurutnya, perubahan aturan dibanding tahun sebelumnya merupakan hal wajar karena kesiapan fasilitas dan sistem pengolahan makanan yang dinilai masih belum maksimal.
Pemerintah pusat berupaya memastikan kualitas makanan benar-benar aman dan layak dikonsumsi, sehingga pengawasan kini diperketat di berbagai aspek. Ini demi mencegah kejadian yang tidak diinginkan, termasuk masalah kesehatan masyarakat,” tambahnya baru-baru ini.
Ia pun berharap pengelola dapur segera berbenah dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Di sisi lain, pemerintah daerah diminta aktif melakukan pembinaan agar program tetap berjalan dan tenaga kerja yang terlibat tidak terdampak secara signifikan.(sep)
