PALANGKA RAYA – Wacana perubahan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menilai kebijakan haji harus tetap mengedepankan asas keadilan bagi seluruh masyarakat.
Isu ini mencuat seiring adanya pembahasan skema baru yang memungkinkan keberangkatan haji lebih cepat dengan biaya lebih tinggi. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan dampak sosial di tengah masyarakat.
“Jika skema tersebut benar-benar diterapkan dan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, maka fungsi pemerintah sebagai regulator menjadi tidak berjalan dengan baik,” ujar, Senin(13/4).
Seperti diberitakan di koran ini salah satu wacana yang muncul adalah skema “war tiket”, di mana calon jemaah tidak lagi harus menunggu antrean panjang, melainkan mendaftar dalam periode tertentu sesuai kuota yang tersedia. Dalam sistem ini, jemaah yang dapat berangkat adalah mereka yang lebih dulu melunasi biaya haji.
Ia menjelaskan, selama ini penyelenggaraan haji masih mengacu pada sistem kuota dan antrean yang dianggap lebih adil. Selain itu, sebagian biaya haji juga disubsidi melalui dana yang dikelola pemerintah, sehingga tetap dapat dijangkau masyarakat luas.
“Kalau sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat dengan skema siapa mampu dia dapat, saya rasa kurang tepat karena berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut bisa merugikan masyarakat yang telah lama mengantre untuk berangkat haji. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif dari pemerintah pusat sebelum mengambil keputusan.
Ia berharap pemerintah tetap mempertahankan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan haji, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.(sep/*)
