PALANGKA RAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palangka Raya mendadak tersendat.
Tak hanya dapur mitra, dapur milik Polri pun ikut “tumbang” setelah Badan Gizi Nasional (BGN) memerintahkan penghentian operasional sementara secara menyeluruh.
Sebanyak 16 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini tak lagi beroperasi. Penutupan ini menjadi pukulan telak bagi distribusi makanan bergizi, yang selama ini menyasar pelajar hingga kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil.
Langkah tegas ini diambil BGN menyusul evaluasi besar-besaran terhadap sarana dan prasarana dapur, terutama terkait standar teknis dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Tak ada pengecualian—baik dapur swasta maupun milik institusi negara seperti Polri, semuanya terkena “rem mendadak”.
Koordinator Wilayah BGN Kota Palangka Raya, Analistra Susedia Putri, menegaskan kebijakan ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, penghentian dilakukan demi memastikan seluruh dapur benar-benar memenuhi standar sebelum kembali melayani masyarakat.
“Ini menyeluruh, tidak ada perbedaan antara SPPG mitra dan SPPG Polri. Jika masih ada perbaikan besar, bisa mendapat sanksi suspend dari pusat,” tegasnya, Rabu (15/4/2026).
Kini, keputusan akhir berada di tangan Direktorat Tata Kelola dan Pengawasan (Dirtauwas) BGN di tingkat pusat. Daerah hanya menjalankan hasil evaluasi dan pendampingan teknis di lapangan.
Dengan tambahan dua dapur yang ditutup sejak awal pekan, total dapur yang berhenti operasi mencapai 16 unit. Beberapa di antaranya merupakan dapur milik Polda Kalteng dan Polres yang sebelumnya aktif mendukung program MBG.
Dampaknya langsung terasa. Lebih dari 70 sekolah kehilangan pasokan makanan bergizi, sementara layanan posyandu terpaksa menyesuaikan program bagi balita dan ibu hamil.
Meski dapur berhenti beroperasi, aktivitas relawan tidak sepenuhnya terhenti. Mereka tetap dilibatkan dalam pelatihan, peningkatan kapasitas, hingga pembersihan menyeluruh dapur sebagai bagian dari proses pembenahan.
Kini, publik hanya bisa menunggu—kapan dapur-dapur tersebut kembali “menyala” dan program pemenuhan gizi masyarakat bisa berjalan normal kembali. (ter/rdo)
