BGN Sebut Tetap Mengacu Angka Kecukupan Gizi
PALANGKA RAYA – Program makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadan di Kota Palangka Raya menjadi sorotan publik. Sejumlah masyarakat hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menilai menu yang dibagikan kepada penerima manfaat kurang memenuhi kebutuhan gizi harian. Polemik ini mencuat setelah beredarnya daftar menu kering yang dinilai terlalu sederhana dibandingkan menu basah yang biasanya disalurkan sebelum Ramadan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Palangka Raya Analistra Susedia Putri menegaskan, menu MBG selama Ramadan tetap disusun berdasarkan perhitungan ahli gizi dan mengacu pada petunjuk teknis (juknis) BGN.
“Selama bulan Ramadan ini tetap disalurkan MBG kepada penerima manfaat. Hanya saja jenis menu yang diberikan agak berbeda seperti biasanya. Menu yang diberikan berupa menu kering. Namun tetap sesuai standar gizi yang sudah diperhitungkan oleh ahli gizi pada setiap SPPG dengan tetap mengacu pada juknis BGN,” kata Analistra saat dihubungi Radar Kalteng, Minggu (1/3/2026).
Menurut Analistra, perubahan dari menu basah ke kering dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi bulan puasa. Jika sebelumnya makanan dibagikan dalam bentuk menu basah menggunakan ompreng dan dikonsumsi saat jam sekolah, maka selama Ramadan mekanisme distribusi disesuaikan agar bisa dikonsumsi saat berbuka puasa.
Ia menekankan, angka kecukupan gizi (AKG) yang menjadi acuan tetap sama seperti hari biasa. “Untuk AKG-nya pun sama seperti menu basah yang biasanya disalurkan dengan ompreng. Hanya mekanisme penyalurannya yang menyesuaikan karena bulan puasa,” jelasnya.
Penyaluran paket MBG juga dilakukan setiap hari agar tetap tepat sasaran dan penerima manfaat memperoleh asupan gizi secara berkelanjutan.
Total kandungan gizinya disebut mencapai energi 628,0 kkal, protein: 33,3 gram, lemak: 40,1 gram, karbohidrat: 35,4 gram dan serat: 4,0 gram
Namun sejumlah orang tua siswa menilai komposisi tersebut terlihat tidak mengenyangkan jika dibandingkan dengan menu nasi, lauk, dan sayur seperti biasanya. Beberapa komentar di media sosial bahkan menyebut menu tersebut kurang layak karena tidak mencerminkan pola makan lengkap.
Polemik MBG Ramadan ini menunjukkan bahwa program bantuan pangan tidak hanya soal distribusi, tapi juga soal persepsi publik, transparansi, dan komunikasi kebijakan. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, keterbukaan informasi dan dialog dengan masyarakat menjadi kunci agar program tetap mendapat kepercayaan publik. (ifa/ens)
