PALANGKA RAYA – Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Hero Harapanno Mandaouw menyambut baik, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, namun mengajukan beberapa usulan perbaikan untuk menjadikan aturan tersebut, lebih adaptif dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Dalam hal Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, Hero menjelaskan bahwa saat ini rancangan masih fokus pada perpustakaan fisik konvensional. Hal itu terlihat dari pengaturan tentang perpustakaan digital yang hanya disinggung dalam dua ayat, yaitu Pasal 1 Ayat 18 tentang definisi, dan Pasal 14 Ayat (5) yang menyebutkan Pemerintah Provinsi mengembangkan layanan sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
“Sesuai dengan kemajuan teknologi, seyogyanya perpustakaan tidak hanya bersifat fisik, namun perlu diintegrasikan dengan perpustakaan digital, termasuk standarisasi sistem informasi yang terkomputerisasi,” ucapnya, saat menyampaikan pandangan Fraksi pada Rapat Paripurna Ke 9 Masa Persidangan | Tahun Sidang 2025, Rabu (17/12/2025).
Ia menambahkan, diperlukan koleksi digital dalam jumlah memadai dengan akses jaringan yang mudah diakses masyarakat selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, untuk memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebagai konsekuensi, Hero juga mengusulkan agar ada rincian tegas tentang standar kompetensi, pelatihan berkelanjutan berkala, dan jenjang karir yang jelas bagi SDM perpustakaan guna memastikan pelayanan profesional.
Sementara itu, terkait Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, Hero menyampaikan bahwa seiring perkembangan teknologi, pengelolaan arsip fisik perlu didukung dengan upaya alih media atau duplikasi informasi ke format dan media yang berbeda. Selain itu, diperlukan standarisasi sistem informasi kearsipan yang terkomputerisasi.
“Perlu ada bagian khusus yang mengatur secara detail tata kelola arsip elektronik, termasuk standar metadata, keamanan siber, tanda tangan digital, dan interoperabilitas sistem informasi kearsipan daerah,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengaturan mengenai standar minimal sarana dan prasarana kearsipan (ruang simpan, peralatan, dan lainnya) sesuai pedoman Arsip Nasional Republik Indonesia. Selain itu, rancangan perlu menyertakan materi tentang standar kompetensi, pelatihan berkelanjutan berkala, dan jenjang karir yang jelas bagi SDM kearsipan, untuk menjamin pelayanan yang profesional dan responsif. (rdi/rdo)












