Isen MulangKalimantan Tengah

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

305
×

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Sebarkan artikel ini
KALTENGDISKUSI: Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng, Sunarti, pimpin kegiatan FGD Pengelolaan BMD, Rabu (17/12/25). Foto : IST/RADAR

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam mendukung kinerja pemerintahan serta pelayanan publik. Penegasan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Barang Milik Daerah yang digelar di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (17/12/25).

Kegiatan FGD dibuka sekaligus dipandu melalui keynote speech oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Sunarti.

Dalam arahannya, ia menekankan bahwa pengelolaan aset daerah harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pengelolaan aset daerah yang baik merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah,” ujar Sunarti.

Ia juga menambahkan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset daerah perlu dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan potensi kerugian daerah.

Menurutnya, pengelolaan aset yang transparan dan tepat guna tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga dan mengelola BMD.

FGD tersebut membahas pengelolaan Barang Milik Daerah secara komprehensif, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, hingga penatausahaan aset daerah.

Selain itu, peserta memperoleh penguatan regulasi pengelolaan BMD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pengelolaan, penatausahaan, serta pelaporan Barang Milik Daerah.

Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan pengelolaan aset daerah di Provinsi Kalteng semakin tertib, efektif, efisien, serta memiliki kepastian hukum. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui skema sewa dan kerja sama pemanfaatan juga diharapkan mampu meningkatkan PAD dan mengurangi beban anggaran daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), peningkatan Indeks Pengelolaan Aset (IPA), serta tindak lanjut Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Dengan terselenggaranya FGD ini, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah guna menunjang kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. (ifa/rdo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *