PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran menegaskan, bahwa persoalan terkait penetapan dan pengelolaan kawasan hutan bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, melainkan berada di bawah otoritas kementerian terkait.
Gubernur menyampaikan, hal itu kepada awak media usai menyalurkan bantuan uang tunai senilai Rp 3 Miliar ke 3 provinsi yang mengalami musibah yakni Aceh, Sumut dan Sumbar. Ia, juga mengajak, semua pihak untuk bekerjasama tanpa saling menyalahkan.
Menurut Agustiar, pemerintah provinsi tidak memiliki dasar regulasi maupun kewenangan untuk membuat keputusan mengenai kawasan hutan.
“Ini bukan di kami, tetapi di kementerian. Kami tidak punya dasar atau kewenangan masuk ke ranah itu. Jadi jangan seolah kami melempar bola, mari kita saling membahu dan bergandengan tangan,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).
Gubernur, juga menyinggung tantangan pembangunan di Kalteng, terutama terkait keterbatasan ruang akibat dominasi kawasan hutan. Dari sekitar 15 juta hektare luas wilayah Kalteng, hanya sekitar 18 persen yang tidak berstatus kawasan hutan.
Kondisi ini dinilai berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, tata ruang dan peluang pembukaan lahan untuk kebutuhan pembangunan.
“Kita optimis dengan pembangunan, termasuk pendidikan. Tetapi ketika bicara pembukaan lahan dan sebagainya, kita terbentur status kawasan hutan yang begitu besar. Kalteng ini seperti dianggap sama dengan Papua, wilayahnya masih utuh dibanding daerah lain,” katanya.
Agustiar mengingatkan bahwa pemerintah provinsi sebenarnya pernah berupaya mengatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015.
Namun, hingga kini implementasinya belum dapat berjalan optimal, karena kewenangan strategis tetap berada di pemerintah pusat.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, sehingga pembangunan di Kalteng dapat berjalan seimbang antara pelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat. (ifa/abe)












