PALANGKA RAYA – Anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) pada tahun ini mengalami pemangkasan besar dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 5,3 triliun. Meski demikian, Pemprov memastikan, bahwa seluruh program prioritas pendidikan tetap berjalan tanpa pengurangan satu pun.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Muhammad Reza Prabowo menjelaskan, bahwa hampir Rp1 triliun dari anggaran daerah tetap diarahkan untuk membiayai gaji dan tunjangan guru.
“Jumlah itu besar sekali. Tapi Pak Gubernur menegaskan, tidak ada program masyarakat yang boleh dikorbankan,” tegasnya, Selasa (25/11/2025).
Untuk menjaga kelangsungan program di tengah anggaran ketat, Gubernur menerapkan langkah penghematan belanja birokrasi. Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pejabat dipotong, sementara seluruh kegiatan dilarang dilaksanakan di hotel.
“Kegiatan wajib di gedung pemerintah. Bayar retribusi, uangnya kembali ke Pemprov. Ini kebijakan cerdas,” kata Reza, Selasa (25/11/2025).
Terkait TPP guru ASN, Reza menyebut keputusan final berada di tangan Tim Anggaran Daerah, tetapi pihaknya selalu memperjuangkan yang terbaik untuk kesejahteraan guru.
Dengan strategi efisiensi ini, Pemprov memastikan berbagai program unggulan seperti peningkatan kualitas guru, digitalisasi sekolah, dan pembangunan infrastruktur pendidikan tetap berjalan meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyusut drastis. (ifa/abe)
