PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, menyebut berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang berjalan di Kalteng memberikan kontribusi besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan.
Melalui keterlibatan pemerintah pusat melalui PSN telah memperkuat fondasi ekonomi masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Salah satu PSN yang dianggap sangat berdampak adalah program cetak sawah rakyat, yang tidak hanya meningkatkan produksi pangan daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat berpendapatan rendah.
“Program ini melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari kelompok tani hingga masyarakat desa. Dampaknya langsung dirasakan oleh rumah tangga di desil 1, 2, dan 3,” jelas Leonard saat rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan tahun 2025 di Aula Bapperida Kalteng, Kamis (20/11/2025).
Tidak hanya itu, dukungan besar pemerintah pusat juga terlihat dari pembangunan berbagai fasilitas pendidikan melalui satuan kerja (satker) program strategis nasional.
Leonard mengungkapkan, bahwa anggaran sekitar hampir Rp1 triliun telah dialokasikan untuk pembangunan sekolah rakyat, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Makan Bergizi Gratis (MBG) serta infrastruktur pendidikan lainnya yang tersebar di seluruh Kalteng.
“Ini investasi besar untuk masa depan masyarakat kita. Ketika akses pendidikan semakin baik, maka kesempatan untuk keluar dari kemiskinan juga semakin besar,” ujarnya.
Leonard menegaskan bahwa kolaborasi antara PSN dan program daerah sangat menentukan keberhasilan penurunan angka kemiskinan. Saat ini, tingkat kemiskinan Kalteng tercatat berada di angka 5,19 persen, yang menurut Leonard masih lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Meski begitu, ia menilai percepatan penurunan kemiskinan perlu mendapat dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat.
Selain sektor pertanian dan pendidikan, PSN juga berkontribusi pada berbagai proyek infrastruktur dasar seperti perbaikan sanitasi, jalan lingkungan, pengelolaan persampahan, hingga penyediaan air bersih. Infrastruktur tersebut merupakan indikator penting dalam penilaian kemiskinan dan kualitas hidup masyarakat.
“Rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, atau kurangnya akses air bersih adalah indikator yang langsung memengaruhi angka kemiskinan. Melalui PSN, persoalan-persoalan ini bisa kita atasi lebih cepat,” tutur Leonard.
Ia juga menekankan bahwa PSN berjalan beriringan dengan upaya daerah dalam membuka lapangan kerja melalui program padat karya, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pengendalian inflasi melalui pasar murah dan operasi pasar.
Leonard berharap peran PSN dapat terus diperluas untuk mendukung daerah-daerah yang tengah mempercepat penurunan kemiskinan.
“Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, kita optimistis angka kemiskinan di Kalteng bisa terus ditekan secara signifikan,” pungkasnya. (ifa/abe)
