PALANGKA RAYA – Implementasi program makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memiliki tantangan tersendiri, karena karakter wilayah yang luas dan kondisi geografis yang kompleks.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalteng Herson B Aden dalam diskusi mekanisme pemantauan kebijakan program MBG, Senin (17/11/2025).
Herson mengungkapkan, meskipun program ini membawa manfaat besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perputaran ekonomi lokal, penerapannya di Kalteng tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Sebaran penduduk yang tidak merata, jarak antardesa yang dipisahkan sungai, hutan, dan rawa, hingga akses transportasi yang berbeda-beda menjadi tantangan utama dalam memastikan distribusi pangan ke sekolah berjalan lancar.
“Karakter wilayah Kalteng membuat distribusi pangan ke sekolah-sekolah tidak selalu mudah. Banyak desa hanya bisa dijangkau melalui jalur sungai atau jalan tanah yang sangat dipengaruhi cuaca,” ungkapnya.
Herson menambahkan, biaya logistik kerap membengkak dan waktu tempuh menjadi lebih panjang, terutama bagi sekolah yang berada di daerah terpencil.
“Selain persoalan akses fisik, keterbatasan jaringan komunikasi di sejumlah wilayah juga turut menghambat proses pelaporan dan pemantauan program secara real-time. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih keras agar pelaksanaan MBG tetap sesuai target,” ucapnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kalteng menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya memperkuat regulasi daerah dengan menempatkan MBG sebagai prioritas pembangunan dalam RPJMD dan RKPD, serta mengoptimalkan koordinasi lintas perangkat daerah terkait.
“Pemerintah juga mendorong terbentuknya ekosistem rantai pasok lokal dengan melibatkan petani, UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai penyedia bahan pangan,” bebernya.
Secara teknis, pemerintah merancang solusi seperti pembentukan hub distribusi komoditas di zona strategis, pemberdayaan koperasi desa sebagai penyuplai pangan bagi sekolah, pemilihan moda transportasi yang sesuai kondisi lapangan seperti perahu motor dan kendaraan roda tiga, serta pemanfaatan pemetaan digital untuk aksesibilitas sekolah daerah terpencil.
Herson tetap optimistis program MBG dapat berjalan efektif di Kalteng. Bahkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai permintaan pangan yang konsisten dari sekolah-sekolah akan memperkuat produksi lokal dan membuka peluang usaha baru.
“Kami berharap rangkaian uji petik dan diskusi yang digelar kali ini dapat menghasilkan instrumen pemantauan dan evaluasi yang lebih komprehensif, sehingga hambatan-hambatan geografis dapat diatasi dan program MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak di seluruh pelosok Kalteng,” harapnya. (ifa/ens)
