PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas program makan bergizi gratis (MBG) melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Senin (17/11/2025).
Penjabat Sekretaris Daera Kota Palangka Raya Arbert Tombak mengikuti rakor secara virtual di RCC, Kantor Wali Kota Palangka Raya. Dia menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momen penting untuk memastikan program MBG berjalan tanpa hambatan. Terutama dari sisi kesiapan pasokan, stabilitas harga bahan pokok dan distribusi. “Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen dan menjadikan kedua agenda tersebut sebagai perhatian utama,” katanya, beberapa waktu lalu.
Arbert menjelaskan, pengendalian inflasi memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pelaksanaan MBG. Sebab stabilnya harga pangan menentukan keberhasilan pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran.
Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai penting guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan. Ia menambahkan, rakor tersebut juga membahas peran daerah dalam mendukung program 3 juta rumah.
Arbert memastikan fokus pemerintah kota tetap pada penguatan layanan publik, termasuk memastikan program MBG tetap tepat sasaran. “Rakor ini menjadi momentum bagi pemko untuk mempertegas arah kebijakan pengendalian harga dan meningkatkan layanan publik pada tahun 2025,” ungkapnya.
Pj Sekda Kota Palangka Raya Arbert Tombak juga menekankan, efektivitas MBG tidak hanya bergantung pada pengadaan dan distribusi saja. Tapi juga pada pendataan sasaran yang akurat. Pihaknya siap memberikan dukungan teknis, termasuk pemutakhiran data penerima dan pengawasan di wilayah yang sulit dijangkau.
“Pemko Palangka Raya siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar MBG berjalan efektif, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau,” ungkap Arbert.
Melalui rakor tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk menekan laju inflasi sekaligus memastikan program MBG memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. (ter/ens)
