Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Australia pada Rabu (13/11) hendak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian keamanan bersama awal tahun depan. Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) menilai kerja sama itu bersifat high-gain, high-risk.
”Kerja sama yang lebih erat dengan Australia dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di kawasan, namun juga harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketergantungan strategis,” ungkap Co Founder ISDS Edna Caroline di Jakarta.
Menurut Edna, peningkatan kerja sama bidang pertahanan dan keamanan antara Indonesia dengan Australia tidak berarti Indonesia masuk dalam kubu Australia. Sebab, Indonesia menganut politik bebas aktif. Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan diplomasi pertahanan dengan banyak negara, termasuk Tiongkok dan Rusia.
”Diplomasi pertahanan perlu diorkestrasikan bersama diplomasi luar negeri, ibarat ‘strategi capit udang’ Indonesia harus lincah dan percaya diri dalam menghadapi kompetisi global,” terang dia.
Dengan begitu, Edna memandang bahwa kerja sama Indonesia dengan Australia akan memperoleh manfaat dari kemitraan yang dibangun bukan atas dasar ketakutan dan tekanan eksternal, melainkan atas dasar visi bersama. Yakni Indo-Pasifik yang aman, makmur, dan berkelanjutan.
”Membangun kepercayaan, memperkuat pertukaran antarwarga, dan memperluas kerja sama dari sektor maritim hingga pangan adalah kunci agar hubungan Indonesia-Australia berkembang dari sekadar tetangga menjadi mitra strategis sejati,” jelasnya.
Agar kemitraan Indonesia dengan Australia berjalan seimbang, kata Edna, fokus kerja sama harus diarahkan pada kepentingan bersama, bukan pada persepsi ancaman. Apalagi ajakan Australia agar Indonesia memandang Tiongkok sebagai musuh seringkali berseberangan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
SUMBER : JAWA.POS
