Kalteng Terancam Tak Bisa Penuhi Target 1.400 Koperasi Baru
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terancam tidak mampu memenuhi target pembangunan 1.400 koperasi merah putih yang dicanangkan pemerintah pusat. Hingga pertengahan November 2025, baru sekitar 400 lokasi yang memiliki data lahan siap bangun koperasi program cabinet Presiden Prabowo Subianto itu.
Keterlambatan penyediaan lahan menjadi hambatan terbesar proyek strategis tersebut. Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng Herson B Aden, sebagian besar kabupaten kota di provinsi ini belum bisa menuntaskan pendataan karena terkendala anggaran pengadaan lahan.
“Permasalahannya adalah lokasi. Dari 1.400, baru sekitar 400 yang datanya terkumpul. Kita ditargetkan akhir November ini rampung, supaya Januari tahun depan bangunannya bisa dimulai,” kata Herson, Selasa (11/11/2025).
Mantan Penjabat Bupati Gunung Mas itu mengungkapkan, selama ini pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan secara mandiri. Namun tidak ada alokasi dana khusus dari pusat. Sementara itu, dana transfer ke daerah (TKD) juga menurun, sehingga banyak wilayah kesulitan menyiapkan lahan baru. “Kita disuruh siapkan lahan, tapi sebagian daerah tidak punya anggaran pengadaan. Ini jadi beban daerah. Sementara dana transfer juga berkurang,” tambahnya.
Selain faktor anggaran, kondisi geografis Kalteng juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak lokasi calon koperasi berada di lahan bergambut yang memerlukan proses stabilisasi tanah hingga 40 persen sebelum dibangun.
“Kalau membangun di tanah bergambut, stabilisasi tanahnya bisa mencapai 40 persen. Ini tantangan luar biasa. Syaratnya, tanah yang dibangun harus sudah stabil dan layak,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah provinsi tetap menargetkan penyelesaian data lahan pada akhir November agar pembangunan fisik bisa dimulai awal tahun depan.
Herson menegaskan, proyek koperasi merah putih harus tetap dijalankan karena manfaatnya besar bagi masyarakat desa. Koperasi ini dirancang menjadi pusat ekonomi dan pelayanan desa yang mencakup kebutuhan usaha, kesehatan, serta layanan sosial.
“Koperasi ini nanti akan menjadi pusat ekonomi dan pelayanan masyarakat desa. Kita ingin ke depan, perekonomian di tingkat desa tumbuh, daya beli meningkat, dan desa di Kalteng semakin mandiri,” ungkapnya.
Ia berharap dukungan dari pemerintah kabupaten, kota, hingga desa agar target pembangunan koperasi baru tidak meleset. “Harapan kami, dengan adanya koperasi ini, masyarakat desa yang masuk dalam kelompok desil 1 sampai 5 bisa berkurang. Kita ingin arah pembangunan ekonomi daerah semakin baik,” pungkasnya. (ifa/rdo/ens)
