Barito Timur

Bupati Bartim Laksanakan Strategi Utama Hadapi Pemotongan Transfer Keuangan Daerah

259
×

Bupati Bartim Laksanakan Strategi Utama Hadapi Pemotongan Transfer Keuangan Daerah

Sebarkan artikel ini
Bupati Bartim
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur,  Misnohartako disaksikan unsur pimpinan DPRD Bartim saat menandatangani berita acara pengajuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Foto: IST

TAMIANG LAYANG – Bupati Barito Timur (Bartim) akan menjalankan berbagai strategi untuk menghadapi kebijakan pemotongan transfer keuangan daerah tahun 2026, Senin (10/11/2025).

Dalam sambutan Bupati Bartim, M Yamin dibacakan Pj Sekretaris Daerah, Misnohartako mengatakan, bahwa dalam menghadapi kebijakan pemotongan transfer keuangan daerah, pemerintah daerah kabupaten akan menyiapkan berbagai strategi.

“Pertama yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan,” katanya saat menyampaikan nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, di ruang paripurna DPRD Bartim, kemarin.

Sedang untuk strategi selanjutnya sebut Misnohartako dengan efisiensi dan prioritas belanja daerah. Belanja Daerah sebutnya akan diarahkan untuk kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, dengan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabelitas.

“Program yang bersifat seremonial, tidak mendesak, tumpang tindih akan diminimalkan,” ujarnya.

Misnohartako menambahkan strategi laun yang akan dijalankan adalah penguatan kerjasama dan kemitraan dan  pemanfaatan teknologi dan inovasi digital.

Dalam penguatan kerjasama dan kemitraan sebutnya pemerintah daerah akan akan mendorong kerjasama antar daerah, kemitraan dengan dengan sektor swasta serta kerjasama dengan BUMDES dan masyarakat dalam mendukung pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Dalam pemanfaatan teknologi dan inovasi digital, pemerintah akan mendorong transpormasi digital akan ditingkatkan dalam sistem  perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien,” ungkapnya. (ell/abe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *