PALANGKA RAYA – Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai silaturahmi dan ramah tamah antara Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran dan Menteri Hukum Republik Indonesia (RI), Supratman Andi Agtas di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Rabu (5/11/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja (kunker) Menkum RI ke Kalteng dalam rangka peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa dan Kelurahan se-Kalteng, yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 5 sampai dengan 6 November 2025.
Wakil Gubernur (Wagub), Edy Pratowo, Pemerintah Provinsi kalteng menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas kunjungan Menkum RI beserta rombongan. Ia menyebut kehadiran Menteri merupakan kehormatan bagi masyarakat Bumi Tambun Bungai.
“Dengan kedatangan Bapak Menteri, kami berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Hukum dan HAM semakin kuat, terutama dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa,” ujar Edy Pratowo.
Ia juga memaparkan sekilas tentang kondisi geografis dan sosial budaya Kalteng yang dikenal sebagai provinsi terluas di Indonesia dengan luas mencapai lebih dari 153 ribu kilometer persegi.
Wilayah ini dihuni oleh masyarakat yang heterogen, terdiri dari berbagai suku seperti Dayak, Banjar, Jawa, Bugis dan Madura, yang hidup rukun dalam falsafah Huma Betang.
Selain itu, Kalteng memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan hingga pertanian.
“Dengan kekayaan itu semua, kami ingin mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, sejalan dengan visi dan misi kami untuk mewujudkan Kalteng Berkah, Maju dan Bermartabat,” kata Edy.
Kunjungan Supratman Andi Agtas ini juga dimaknai sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat untuk memperluas akses pelayanan hukum gratis dan berkeadilan bagi masyarakat di seluruh pelosok Kalteng, melalui peresmian 1.571 Posbakum Desa dan Kelurahan yang siap beroperasi.
Program Posbakum diharapkan menjadi wadah pemberian bantuan hukum, informasi, konsultasi serta advokasi bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus memperkuat peran paralegal di tingkat desa.
Kegiatan silaturahmi di Istana Isen Mulang berlangsung penuh keakraban, menandai komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Kalteng dan Kementerian Hukum RI dalam memperkuat pelayanan publik berbasis keadilan dan kearifan lokal menuju Indonesia Emas 2045. (ifa/abe)
