PALANGKA RAYA – Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah. Di Kalimantan Tengah (Kalteng) setiap penerima manfaat program ini mendapatkan subsidi sebesar Rp 20 juta untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi lebih layak ditempati.
Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden, usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025 di Aula Eka Hapakat (AEH), Kantor Gubernur Kalteng, Senin (27/10/2025).
“Bantuan untuk bedah rumah ini berasal dari Pemerintah Pusat, besarannya Rp 20 juta per unit rumah. Bantuan diberikan langsung kepada masyarakat yang rumahnya tidak layak huni,” ujar Herson.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut bersifat stimulan, artinya dana digunakan untuk membeli bahan bangunan dan biaya perbaikan rumah, sedangkan pengerjaannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima manfaat.
“Jadi ini bukan bantuan kredit, tapi bantuan tunai. Warga sendiri yang membangun atau memperbaiki rumahnya dengan pendampingan teknis dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Untuk tahun 2025, 6 kabupaten di Kalteng mendapat program BSPS, yakni Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Sukamara dan Kota Palangka Raya yang tengah diperbaiki melalui program ini. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada Desember 2025. (ifa/abe)
