PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus menegaskan, komitmen untuk memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui sistem yang lebih kolaboratif, transparan dan berbasis teknologi.
Sebagai langkah nyata, Pemprov Kalteng telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/385/2025 yang diketuai langsung oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran.
Tugas dari Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Optimalisasi Pendapatan Daerah sendiri mencakup penguatan koordinasi lintas instansi, mengawasi sistem pajak daerah serta mendorong efisiensi dan keakuratan data pendapatan.
“Pengelolaan pajak daerah berperan penting bagi pendapatan daerah. Tapi tanpa sistem dan pengawasan yang kuat, potensi penyimpangan juga besar,” ucap Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng, Sunarti saat membacakan sambutan Plt Sekda Kalteng dalam Rakor Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (23/10/2025).
Sunarti menambahkan, kerja sama antara Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi bagian penting dalam memperkuat pengendalian internal dan menumbuhkan budaya integritas di birokrasi.
“Digitalisasi, integrasi data dan transparansi informasi menjadi tiga pilar utama mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel,” tuturnya. (ter/abe)
