PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah strategis dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pertambangan.
Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Sektor Pertambangan Tahun 2025 digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (21/10/2025), dipimpin langsung oleh Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran.
Dalam rapat tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, menyusul penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup signifikan selama delapan bulan masa kepemimpinannya.
Menurutnya, kondisi ini menuntut daerah untuk berinovasi dan bersinergi dengan sektor strategis seperti pertambangan guna memperkuat basis fiskal daerah.
“Semua pihak harus bersatu, mendukung visi pembangunan Kalteng yang menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat Dayak dan seluruh warga Kalteng menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Agustiar dalam sambutannya.
Gubernur juga menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan tambang terhadap berbagai kewajiban pajak daerah, di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Pajak Air Permukaan, hingga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Ia meminta perusahaan menggunakan kendaraan berpelat KH, membeli BBM melalui Wajib Pungut (WAPU) resmi Kalteng, menjalankan program CSR, memprioritaskan tenaga kerja lokal dan membuka rekening di Bank Kalteng sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap ekonomi daerah.
“Pembangunan harus menyentuh seluruh aspek, tidak hanya infrastruktur, tetapi juga pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial,” tegasnya.
Gubernur turut menginstruksikan, kepada seluruh bupati dan wali kota di Kalteng untuk membentuk Satgas Optimalisasi PAD dengan dukungan anggaran yang memadai serta menindak tegas perusahaan yang tidak patuh terhadap regulasi perpajakan daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam laporannya menyebut, bahwa rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk menyatukan langkah antara Pemprov dan pemerintah kabupaten atau kota dalam menggali serta mengamankan potensi PAD sektor pertambangan.
Ia menekankan, pentingnya kolaborasi untuk mengurangi kebocoran pendapatan, menekan tunggakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Leonard juga menyoroti peran penting Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT. Bank Kalteng, PT. Jamkrida dan PT. Banama Tingang Makmur untuk menjadi lokomotif ekonomi daerah dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan berpihak pada masyarakat.
Melalui sinergi antarlembaga, optimalisasi digitalisasi dan komitmen terhadap tata kelola berkelanjutan, Pemprov Kalteng menyatakan, siap membangun fondasi ekonomi yang kokoh demi kemandirian fiskal, kesejahteraan rakyat serta menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045. (ifa/abe)
