SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Wahito Fajriannoor mendorong, pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pembangunan sirkuit balap. Hal itu sebagai langkah konkret mengurangi aksi balapan liar yang kerap terjadi di wilayah Sampit dan sekitarnya.
Menurutnya, keberadaan sirkuit permanen sangat penting agar para pecinta otomotif memiliki wadah yang aman dan legal untuk menyalurkan hobinya.
“Selama ini, banyak anak muda yang gemar otomotif tapi tidak punya tempat yang layak. Jadi, wajar kalau sebagian dari mereka turun ke jalan. Kalau sirkuitnya sudah jadi, kegiatan itu bisa diarahkan ke sana,” ujar Wahito, Senin (20/10/2025).
Politisi muda dari Demokrat ini juga menilai, upaya pemerintah menyediakan lokasi latihan sementara di kawasan Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim belum mampu menekan sepenuhnya aksi balapan liar.
Masih ada oknum yang memanfaatkan jalan umum untuk melakukan kegiatan tersebut, sehingga membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
“Karena itu, selain mempercepat penyelesaian sirkuit, aparat kepolisian juga perlu meningkatkan patroli dan pengawasan. Jangan sampai jalan umum jadi ajang balapan,” tegasnya.
Wahito mengungkapkan, progres pembangunan sirkuit saat ini sudah cukup baik. Lahan dan trek sudah tersedia, namun tahap pengaspalan masih belum rampung.
“Yang belum selesai itu tinggal pengaspalan. Kami harap, ini bisa segera dipercepat agar fasilitas tersebut bisa segera dimanfaatkan,” katanya.
Terkait dengan isu efisiensi anggaran daerah akibat pengurangan dana transfer pusat, Wahito menjelaskan, bahwa pembahasan resmi antara Komisi I DPRD dengan pihak eksekutif baru akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Memang benar ada efisiensi dari pemerintah pusat sekitar Rp383 miliar, tapi pembahasannya di komisi kami belum berjalan karena masih menunggu rapat bersama mitra kerja,” jelasnya.
Meski demikian, Wahito memastikan DPRD akan berhati-hati dalam menyikapi penyesuaian anggaran tersebut. Pihaknya tidak ingin kebijakan efisiensi justru menghambat pembangunan sektor-sektor penting, termasuk penyelesaian sirkuit. “Kami ingin efisiensi tetap rasional. Jangan sampai kegiatan yang berdampak besar bagi masyarakat, seperti pembangunan sirkuit ini, justru tertunda,” pungkasnya. (pri/abe)
