PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mencari terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah berkurangnya alokasi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menyusun agenda kerja melalui rapat koordinasi lintas sektor.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung menegaskan, pentingnya inovasi dalam menggali potensi penerimaan daerah, tidak hanya bergantung pada anggaran pusat.
“Kita tidak bisa hanya menunggu dana dari pusat. Saatnya semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, terlibat aktif dalam mendorong pendapatan melalui retribusi dan pajak daerah,” ujarnya dalam rapat digelar di Aula Eka Hapakat, Senin (13/10/2025).
Rapat koordinasi akan dilanjutkan dengan pertemuan bersama para Bupati dan pelaku usaha dari sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan dan perhutanan. Rakor ini dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 21 Oktober 2025, dengan pembagian wilayah zona Barat, Tengah dan Timur.
Leonard menekankan bahwa seluruh kepala daerah, termasuk Bupati dan Wali Kota, diwajibkan hadir dan ikut merumuskan strategi optimalisasi PAD. Ia juga mengingatkan, agar seluruh aset pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak pendapatan.
“Setiap organisasi perangkat daerah memiliki tanggung jawab terhadap belanja dan pendapatan. Aset seperti aula dan fasilitas lainnya harus dimaksimalkan untuk menghasilkan pendapatan,” tegasnya.
Melalui langkah ini, Pemprov Kalteng berharap tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan bagi daerah. (ifa/abe)
