PALANGKA RAYA – Di tengah penurunan drastis Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), menaruh harapan besar pada peran aktif perusahaan dalam mendukung keuangan daerah. Melalui serangkaian kebijakan dan imbauan, Pemprov mendorong dunia usaha untuk lebih berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung menyampaikan, bahwa TKD yang semula mencapai Rp 4 triliun kini menyusut menjadi hanya Rp 2 triliun.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perusahaan dan investor harus ambil bagian dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah,” ujar Leonard, Kamis (9/10/2025).
Salah satu fokus utama Pemprov adalah mendorong perusahaan, terutama di sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan untuk menggunakan kendaraan berplat nomor KH (kode Kalteng).
Hal ini penting agar pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masuk ke kas daerah, bukan ke provinsi lain.
“Banyak kendaraan operasional perusahaan masih menggunakan plat luar daerah. Kita minta agar segera diganti agar pajaknya masuk ke Kalteng,” tegas Leonard.
Langkah ini diharapkan, dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan yang selama ini belum tergarap maksimal, terutama dari perusahaan berskala besar.
Pajak atas mineral bukan logam dan batuan (MBLB) juga menjadi salah satu target optimalisasi. Namun, Leonard mengakui, bahwa masih ada kendala di sisi perizinan yang berada di ranah pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya terus mendorong percepatan proses perizinan agar potensi pajak ini bisa segera dimanfaatkan.
Leonard menegaskan, bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta bukan hanya soal pajak, tapi juga menyangkut tanggung jawab sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Dengan ikut serta dalam pembangunan, perusahaan dan investor tidak hanya menjaga operasional bisnis mereka tetap lancar, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin perusahaan melihat ini sebagai investasi jangka panjang, bukan beban. Karena daerah yang kuat, iklim usahanya juga kondusif,” jelasnya. (ifa/abe)
