Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Idrus Marham, menanggapi perdebatan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran subsidi LPG 3Kg. Idrus menilai, penggunaan data tersebut memang membutuhkan proses adaptasi dan tidak bisa langsung diterapkan secara instan.
“Kalau kita bicara tentang data, jadi ada sekarang ini yang ditangani oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Oleh karena itu, karena ini baru semua, tentu perlu adaptasi ya,” kata Idrus di Jakarta, Jumat (3/10).
Idrus menambahkan, para menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan sinkronisasi dalam pemanfaatan DTSEN. Menurutnya, kebijakan berbasis data hanya akan efektif jika ada harmonisasi antar-kementerian sehingga subsidi benar-benar tepat sasaran.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa sinkronisasi tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. “Dalam penerapannya ini perlu waktu ya, kita jangan bimsalabim sudah selesai. Kemudian nanti tentu ada semacam sinkronisasi sehingga betul-betul sama menciptakan harmonisasi untuk maju pada tahap selanjutnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DTSEN nantinya akan diterapkan secara bertahap di masing-masing kementerian sesuai dengan karakter dan kebutuhan sektor terkait. Setelah proses sinkronisasi rampung, data tersebut baru bisa dijadikan rujukan nasional.
“Kemudian penerapannya di setiap Kementerian-kementerian yang ada sesuai dengan ciri karakter masing-masing dan ini menjadi rujukan secara nasional,” tutur Idrus.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik lambannya Kementerian ESDM dalam memanfaatkan DTSEN. Menurut Purbaya, data tersebut sudah tersedia dan bahkan telah digunakan oleh Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Saifullah Yusuf.
SUMBER : JAWA.POS
