PALANGKA RAYA – Tantangan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial menjadi sorotan utama dalam pertemuan antara Komisi IX DPR RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (6/10/2025).
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo memberikan apresiasi dan harapan besar atas kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Bumi Tambun Bungai.
“Kunjungan kerja ini kami pandang sebagai momentum strategis untuk menjalin dialog, menyerap aspirasi dan mencari solusi bersama atas persoalan daerah, khususnya yang terkait bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial,” ujar Wagub.
Ia menegaskan, bahwa Kalteng, sebagai provinsi terluas di Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.
Lebih lanjut, Edy menekankan, bahwa dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mempercepat kemajuan daerah.
“Sebagaimana visi pembangunan Kalteng yaitu mengangkat harkat martabat masyarakat Dayak khususnya dan masyarakat Kalteng umumnya, maka sinergi dengan Komisi IX sangat kami harapkan,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi, menurutnya, siap berkolaborasi secara aktif dengan DPR RI dan para mitra kerja demi membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dari pihak legislatif, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk melakukan pengawasan sekaligus menyerap masukan langsung dari daerah terkait implementasi berbagai program strategis nasional.
“Kami ingin memastikan bahwa program pusat seperti cek kesehatan gratis, pengendalian tuberkulosis, peningkatan gizi nasional, hingga jaminan sosial bagi pekerja benar-benar terlaksana dengan baik di Kalteng,” jelas Yahya.
Ia juga menambahkan, bahwa Komisi IX berkomitmen untuk terus mendorong penguatan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan melalui kolaborasi lintas sektor yang efektif.
“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci dalam menciptakan layanan publik yang inklusif dan berkualitas,” pungkasnya. (ifa/abe)
