Wakil Wali Kota Sebut MBG Membawa Dampak Ganda
PALANGKA RAYA – Isu kesepakatan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dinilai hanyalah persoalan teknis.
Pemerintah memastikan program strategis nasional tersebut tetap berjalan sesuai rencana dan diawasi ketat agar tepat sasaran.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini. Menurut dia, pelaksanaan program MBG memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Selain meningkatkan asupan nutrisi anak-anak sekolah, program tersebut juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
“Program MBG ini membawa dampak ganda. Anak-anak mendapat tambahan gizi, lapangan kerja terbuka, dan pelaku usaha lokal seperti pedagang sayur, telur, maupun daging ikut merasakan manfaatnya,” ungkapnya.
Wakil wali kota menjelaskan, persoalan MoU antara sekolah dan SPPG tidak perlu dibesar-besarkan karena bisa diselesaikan melalui komunikasi.
“Mungkin ada perbedaan persepsi soal menu atau teknis pelaksanaan. Soal standar makanan, masyarakat tidak perlu khawatir karena Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Badan Gizi Nasional terus memperketat pengawasan,” tegasnya.
Selain itu, menurut Achmad Zaini, Pemerintah Kota Palangka Raya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG untuk memantau progres serta kendala di lapangan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Penerima manfaat harus mendapat makanan yang memenuhi standar. Setiap dapur wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dinas Kesehatan juga rutin mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium,” ungkapnya.
Untuk itu, wakil wali kota menilai, komunikasi yang baik antara semua pihak menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan lancar tanpa kesalahpahaman di lapangan. (ter/ens)
