PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering menegaskan, perlunya penajaman prioritas pembangunan daerah di tengah kondisi fiskal yang menantang.
Hal ini disampaikan mengingat Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya terserap dan proyeksi penurunan APBD pada tahun 2026.
Freddy Ering menekankan, bahwa pembangunan di Kalimantan Tengah harus tetap berjalan dengan fokus pada sektor-sektor esensial.
“Hal-hal yang sangat mendesak yang akan didahulukan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ucapnya, Senin (29/9/2025).
Ia juga memberikan dukungan penuh, kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya mengejar setoran DBH dari pemerintah pusat, terutama di tahun pertama masa pemerintahan saat ini. Menurutnya, penurunan APBD yang terlalu signifikan dapat mengganggu keberlangsungan pembangunan dan pencapaian visi-misi daerah.
“Kalau APBD terlalu jauh menurun, tentu tidak elok. Jadi intinya, kita mendukung langkah Pemprov menarik dana bagi hasil dari pusat karena memang ada peluang,” tegasnya.
Selain isu fiskal, Freddy Ering juga menyoroti kebijakan perpanjangan program pemutihan pajak. Ia menilai langkah tersebut sebagai strategi edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemberian insentif dan kemudahan.
“Memang ada potensi masyarakat jadi terbiasa menunda, tapi dengan adanya kemudahan, diharapkan kepatuhan justru meningkat. Katakanlah sebelumnya 50 persen, bisa naik ke 70 persen wajib pajak yang memenuhi kewajibannya,” jelasnya.
Namun, Freddy Ering mengingatkan masyarakat untuk tidak terlena dengan program amnesti pajak yang berulang. Ia menekankan bahwa membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga negara, yang hasilnya akan kembali kepada masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan. (rdi/rdo)
