PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menyoroti tajam penurunan signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berimbas langsung pada kapasitas fiskal daerah.
Dalam kegiatan sosialisasi dan penandatanganan komitmen penerapan ASN Corporate University di Aula Jayang Tingang, Rabu (24/9/2025), Ia mengungkapkan, bahwa realisasi DBH tahun 2023 hanya mencapai Rp 269 miliar, jauh di bawah jumlah seharusnya sebesar Rp 640 miliar.
“Bayangkan, tahun 2023 itu seharusnya kita menerima Rp 640 miliar, tapi yang masuk hanya Rp 269 miliar,” tegas Wagub Edy.
Situasi kian tidak pasti di tahun 2024. Hingga akhir September, Surat Keputusan (SK) penyaluran DBH dari pemerintah pusat belum juga diterbitkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian fiskal di tengah penyusunan program pembangunan tahun anggaran berikutnya.
Wagub menyebutkan, target pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 dipatok sebesar Rp 10,2 triliun, namun memperkirakan realisasinya bisa merosot menjadi hanya Rp 7 triliun jika tren penurunan transfer pusat terus berlanjut.
“Kalau situasinya terus seperti ini, bisa saja APBD Provinsi Kalteng tahun 2025 hanya sekitar Rp7 triliun,” ujarnya.
Penurunan serupa juga dialami oleh pemerintah kabupaten atau kota di Kalteng. Beberapa daerah yang menargetkan anggaran hingga Rp 3 triliun, hanya mampu mengamankan Rp 600 miliar atau sekitar 20 persen dari target awal.
Kondisi fiskal yang menantang ini mendorong pemerintah provinsi untuk mengkaji ulang prioritas pembangunan. Salah satu strategi utama adalah dengan memperkuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan, bahwa sektor-sektor unggulan, seperti pertambangan, perkebunan dan transportasi mampu memberikan dampak ekonomi langsung ke daerah.
“Kita harus bisa mandiri dalam hal pendapatan. Tapi tidak mudah, karena selama ini banyak perusahaan besar yang bayar pajaknya di luar daerah,” kata Edy.
Ia menekankan, bahwa peningkatan fasilitas dan infrastruktur menjadi kunci menarik investasi agar aktivitas ekonomi tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kas daerah.
Meskipun menghadapi tekanan fiskal, Wagub memastikan, bahwa Pemprov tetap berkomitmen mendukung kabupaten atau moodkota, meski pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran.
“Intinya, kita harus realistis. Anggaran yang ada harus benar-benar digunakan untuk hal-hal prioritas. Mudah-mudahan pemerintah pusat juga bisa mengembalikan hak daerah dan tidak menahan DBH,” pungkasnya. (ifa/abe)
