SAMPIT – Rapat koordinasi optimalisasi pendapatan daerah di Gedung Serbaguna Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Jumat (19/9/2025) malam, mendadak panas. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meledak di hadapan puluhan perusahaan besar swasta (PBS) yang dinilai tidak menghargai undangan pemerintah.
Dari 65 perusahaan yang beroperasi di Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan, hanya enam direktur utama yang hadir. Sisanya mengirim perwakilan. Kondisi itu membuat gubernur murka.
“Undangan ditujukan bagi direktur, bukan untuk diwakilkan. Jadi yang merasa bukan direktur, silakan keluar. Hanya direkturnya yang harus hadir, bukan kambing congeknya,” tegas Agustiar dengan nada tinggi.
Agustiar menilai sikap perusahaan yang abai sebagai bentuk pelecehan terhadap pemerintah sekaligus pengkhianatan terhadap masyarakat Kalimantan Tengah.
“Bukan kami tidak menghormati, tapi sekali lagi saya minta yang merasa bukan direktur mohon dengan hormat keluar dari sini. Kalau tidak, kami yang keluar. Kalian enak-enak bikin bencana di daerah kami, menguras hasil bumi kami, tapi tidak menghormati pemerintah. Saya kejar perusahaan kalian sampai di mana pun, siapapun yang ada di belakangnya, saya tidak peduli!” ucapnya.
Gubernur menegaskan, pihaknya tidak main-main. Perusahaan yang tidak membayar pajak, mengabaikan kewajiban CSR, atau menggunakan kendaraan berpelat luar daerah akan ditindak.
“Apa mau jalan provinsi saya tutup supaya kalian tidak bisa lewat? Truk besar, plat luar, tapi jalan kami yang hancur. Kami ini ingin urus pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, bukan terus-menerus memperbaiki jalan akibat kalian. Saya kasih waktu satu minggu. Perusahaan apapun namanya, kalau tidak patuh bayar pajak, saya kejar!” ujarnya.
Dalam rapat itu, gubernur juga menyinggung pengalaman serupa di Kabupaten Gunung Mas. “Ada perusahaan yang tiga hari tidak hadir rapat, saya yang datangi perusahaannya. Tapi mereka harus tahu konsekuensinya. Begitu juga yang tidak hadir hari ini, mau perusahaan bauksit, silica, atau apapun itu namanya, jangan hanya jadikan rakyat Kalimantan Tengah sebagai budak. Punya hati sedikitlah,” ungkapnya.
Agustiar menegaskan, pemerintah provinsi tidak menuntut hal berlebihan. Yang diminta hanyalah komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya tidak bahas masa lalu, saya bahas masa depan. Kalau tidak serius, lebih baik angkat kaki dari Kalteng!” pungkasnya.
Pernyataan keras Gubernur Agustiar Sabran ini menjadi peringatan terbuka bahwa Pemprov Kalteng tidak akan lagi mentolerir perusahaan yang mengabaikan kewajiban dan merugikan masyarakat. (pri/ens)
