PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menyampaikan, harapan besar agar pemerintah pusat dapat memberikan rasa keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA), terutama melalui regulasi dan kebijakan yang mengatur Dana Bagi Hasil (DBH) secara lebih proporsional, Selasa (16/9/2025) sore.
Wagub menyebut, hal tersebut telah ia sampaikan, dalam forum Rapat Koordinasi Teknis DBH yang dilaksanakan di Kalimantan Timur dan dihadiri oleh perwakilan dari 10 provinsi penghasil SDA terbesar dari total 38 provinsi di Indonesia.
“Kalteng telah memberikan kontribusi besar bagi negara, bahkan menjadi penyumbang PNBP terbesar ke-3 dari 10 provinsi penghasil. Tapi saat kembali ke daerah, presentasenya tidak sesuai. Kami berharap, pemerintah pusat bisa mengatur kembali pembagian ini dengan lebih adil dan berpihak kepada daerah,” tegas Edy Pratowo.
Selama ini, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp 2 triliun yang masuk ke pusat setiap tahun. Namun, dana yang dikembalikan ke daerah penghasil dinilai belum mencerminkan kontribusi riil dari masing-masing wilayah.
“Kalimantan Timur itu masa lalu, Kalimantan Selatan itu masa kemarin dan Kalteng itu masa depan,” jelasnya.
Wagub menyebut, pada forum tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi dari Kelompok Kerja (Pokja) yang akan disampaikan ke pemerintah pusat. Dalam hal ini, Gubernur Jambi yang turut hadir, akan menjadi perwakilan resmi untuk menyampaikan aspirasi bersama kepada pemerintah pusat.
“Kami, daerah-daerah penghasil, hanya meminta hak yang sesuai. Kami tidak menuntut lebih, hanya ingin pembagian yang proporsional dan layak. Jangan sampai daerah yang sudah memberi justru tidak diberi keadilan,” lanjut Edy.
Edy Pratowo menutup dengan harapan agar pemerintah pusat segera merespons rekomendasi yang telah disusun, dengan menyusun regulasi yang menjamin pembagian dana bagi hasil yang adil dan sesuai kontribusi masing-masing daerah. (ifa/abe)
