Dunia pendidikan pesantren memasuki babak baru. Majelis Masyayikh untuk pertama kalinya menggelar asesmen lapangan Ma’had Aly sebagai langkah nyata penjaminan mutu pendidikan pesantren sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Asesmen ini berorientasi pada peningkatan mutu, bukan penghakiman atas temuan-temuan yang ada di lapangan.
Asesmen tahap awal menyasar 12 Ma’had Aly yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Lokasi tersebut meliputi Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Asesmen lapangan tahap awal ini berlangsung mulai tanggal 15-30 September 2025.
Sebagai bentuk komitmen, enam belas asesor Majelis Masyayikh terjun langsung ke lapangan termasuk delapan anggota Majelis Masyayikh. Kehadiran asesor menegaskan bahwa proses asesmen bukan sekadar formalitas, tetapi dialog keilmuan dan tata kelola yang mendalam untuk peningkatan mutu pendidikan pesantren. Asesmen ini juga didukung oleh Dewan Masyayikh sebagai mitra strategis dalam penjaminan mutu internal pendidikan pesantren.
Ketua Majelis Masyayikh yang juga bertindak sebagai asesor, KH. Abdul Ghaffar Rozin, menyatakan bahwa asesmen perdana ini adalah momentum penting bagi pendidikan pesantren.
“Ini adalah tonggak sejarah. Kami memastikan bahwa mutu Ma’had Aly tetap terjaga, dengan tetap berakar pada tradisi pesantren. Asesmen ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mendampingi, improvement dan meneguhkan kualitas kelembagaan,” katanya dalam keterangan tertulisnya.
Asesmen Ma’had Aly ini berfokus pada kekhasan pesantren. Asesor tidak hanya menilai administrasi, tetapi juga mendalami aspek-aspek penting, seperti sanad keilmuan, penguasaan kitab turats, hingga kualitas karya ilmiah mahasantri dalam lingkup standar kompetensi lulusan, hingga kurikulum.
Selain itu, Majelis Masyayikh juga memanfaatkan aplikasi Syamil untuk mendukung pencatatan data asesmen. Inovasi ini menunjukkan upaya mengintegrasikan tradisi pesantren dengan teknologi modern untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi proses asesmen.
