PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan III, Jumat (12/9/2025).
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 mencatat total pendapatan daerah sebesar Rp7,984 triliun dengan belanja daerah mencapai Rp8,350 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp365 miliar.
Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp378 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran pokok utang daerah sebesar Rp13 miliar, sehingga pembiayaan netto tetap sebesar Rp365 miliar dan tidak ada SILPA pada tahun berkenaan.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo yang hadir dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan bahwa penandatanganan persetujuan bersama atas Raperda ini merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
“Raperda ini telah melalui proses pembahasan yang komprehensif dan akan segera diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi,” ujar Edy Pratowo.
Ia juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dan ketepatan dalam pelaksanaan anggaran perubahan tersebut, mengingat keterbatasan fiskal yang dihadapi.
“Saya minta seluruh kepala SKPD agar lebih cermat dan menyiapkan langkah antisipatif, agar anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien,” tegasnya.
Raperda Perubahan APBD 2025 ini disusun menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari sistem nasional untuk integrasi data pembangunan dan kontrol pusat.
Adapun alokasi belanja dalam APBD Perubahan 2025 diarahkan untuk membiayai 219 program, 683 kegiatan, dan 2.292 subkegiatan lintas sektor pembangunan. (ifa/abe)
