Anggota Dewan Minta Satgas Harus Buat Inovasi
PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memiliki tantangan yang dihadapi dalam implementasi program makanan bergizi gratis (MBG), khususnya di sekolah-sekolah yang berada di bantaran sungai. Mengingat sebagian warga Kota Palangka Raya berdomisili hingga sekolah pun di tepi sungai.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Hasan Busyairi menyoroti tantangan tersebut. Menurut dia, anak-anak di wilayah tersebut berhak merasakan program tersebut. Untuk itu, perlu diperhatikan pemerintah, khususnya terkait program MBG bagi sekolah-sekolah di bantaran sungai. Perlu adanya solusi konkret, agar peserta didik di bantaran sungai tetap dapat menerima manfaat MBG, meskipun ada faktor pada jumlah siswa.
“Program ini pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Jangan sampai mereka yang berada di kawasan terpencil atau bantaran sungai terabaikan,” tegasnya, beberapa waktu lalu.
Hasan menilai, keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG yang akan dibentuk Pemko Palangka Raya harus mampu menghadirkan inovasi, tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah tertentu saja alias mudah diakses.
“Satgas jangan hanya fokus pada sekolah dengan jumlah siswa besar, tapi juga harus mencari terobosan. Misalnya dengan sistem distribusi bersama atau dapur induk yang bisa melayani beberapa sekolah kecil,” ungkapnya.
Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar itu menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar program berjalan efektif. DPRD juga, menurut dia, siap mendukung pemerataan penerima manfaat program MBG.
“Kerja sama dengan BGN, SPPG, hingga melibatkan swasta atau CSR perusahaan bisa jadi salah satu jalan keluar. DPRD siap mendukung dari sisi regulasi maupun anggaran jika memang dibutuhkan,” kata Hasan.
DPRD berharap adanya inovasi agar manfaat MBG dapat dirasakan merata bagi seluruh anak-anak di seluruh wilayah Kota Palangka Raya. (ter/ens)
