KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi di Kabupaten Katingan dengan pihak Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kemensos) RI, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Bupati Katingan, Saiful, S.Pd, M.Si menyampaikan, bahwa koordinasi dan konsultasi ini merupakan bagian dari dari komitmen Pemkab Katingan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Baik dalam hal penguatan sumber daya manusia tenaga pengajar, pembangunan fasilitas, infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan lainnya,” jelas Saiful.
Saiful menyebut, jika pendidikan adalah kunci untuk membangun generasi yang lebih baik. “Kami ingin memastikan, seluruh anak-anak di Katingan bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan merata, termasuk melalui program Sekolah Rakyat Terintegrasi ini,” pungkasnya.
Dia mengharapkan, Program Sekolah Rakyat Terintegrasi ini mampu menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil yang selama ini masih kesulitan mengakses pendidikan formal.
“Dengan pendekatan terintegrasi, sekolah ini akan menyatukan aspek pendidikan, sosial hingga pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, Saiful juga menyampaikan kondisi nyata pendidikan di Katingan yang masih menghadapi tantangan. Mulai dari keterbatasan sarana prasarana, hingga minimnya tenaga pendidik di beberapa wilayah.
“Kami butuh dukungan pemerintah pusat, khususnya Kemensos agar program ini bisa berjalan maksimal. Sinergi ini penting untuk memperkuat layanan pendidikan di daerah,” katanya.
Kemensos RI menyambut baik usulan yang dibawa Pemkab Katingan. Dukungan dan koordinasi lebih lanjut akan dilakukan, agar konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kemensos sangat mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan sekolah rakyat, sehingga menjadikannya sebagai pilot proyek bagi sekolah rakyat lainnya di Indonesia,” bebernya.
Selain membahas teknis penyelenggaraan, pertemuan juga menyoroti pentingnya melibatkan berbagai pihak. Baik dari pemerintah daerah, pusat, hingga stakeholder pendidikan lain. Dengan begitu, program ini tidak hanya menjadi proyek sesaat, melainkan solusi berkelanjutan.
“Kami berharap, konsultasi ini bisa menjadi pintu awal bagi percepatan pembangunan sektor pendidikan di Katingan. Kami ingin anak-anak Katingan punya kesempatan yang sama seperti daerah lain. Pendidikan harus hadir dimanapun mereka berada,” imbuhnya. (ndi)
